Rakyat SUMBAR

RAKYAT SUMBAR

Aneh, Database Korban Gempa Hilang

Padang Ekspres • Kamis, 13/09/2012 10:34 WIB • • 203 klik

Padang, Padek—Validasi data korban gempa di Padang dan Agam masih terkendala. Sebab, database korban gempa di dua daerah tersebut tidak lengkap, bahkan hilang. Akibatnya, fasi­litator harus kembali melakukan validasi data  pada seluruh korban gempa sehingga memakan waktu lama.

Kepala Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Sumbar, Zulfiatno menyebutkan, untuk dana gempa tahap IV ini, Sumbar mendapatkan bantuan Rp 300 miliar untuk empat kabu­paten/kota. Yaitu, Pa­dang­paria­man, Padang, Pasaman Barat dan Agam. “Untuk Padangpariaman dan Pasbar, validasi data korban gempa sudah 100 persen. Se­dangkan Padang, baru 50 persen dan Agam 75 persen,”ujarnya.

Untuk Pasbar dan Pa­dang­pariaman, kini dalam tahap pen­cairan. Dana gempa tahap IV sudah ditransfer pusat ke pejabat pembuat komitmen (PPK) di dae­rah. Diperkirakan pada minggu depan, dana tersebut sudah masuk ke rekening pokmas. Dari Rp 167 miliar yang akan disalurkan, se­banyak Rp 140 miliar sudah ter­sedia dan segera disalurkan me­lalui PPK.

“Insya Allah minggu depan sudah ditransfer ke rekening  pok­mas. Sisanya Rp 27 miliar akan diusulkan kembali ke Badan Na­sional Penanggulangan Bencana (BNPB). Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan dana gempa di Padangpariaman, ini dikarenakan  pembentukan pok­masnya terlambat dibanding lo­kasi lain,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Padang dan Pasbar terlambat me­nerima bantuan gempa karena masih menunggu kelengkapan data pokmas. Sebagian data awal korban gempa tidak ada lagi di tingkat kelurahan atau di kecamatan.

“Karena itu, fasilitator ha­rus melakukan pendataan ulang terhadap seluruh rumah yang diinformasikan terkena gempa.

Biasanya 1 fasilitator hanya menangani 4 pokmas atau 80 unit rumah. Tapi karena tidak ada database, fasilitator harus melakukan pendataan satu per satu sehingga memakan waktu lama,” ulasnya.

Zulfiatno mengatakan, un­tuk dana gempa tahap IV, kor­ban gempa yang men­da­pat­kan bantuan sebanyak 28.­473 KK. Dengan rincian, Pa­dang 7.225 KK, Padang­paria­man 11.147 KK, Agam 8.003 KK dan Pasbar 2.098 KK. Total bantuan se­besar Rp 400 miliar.

Sesuai juknis BNPB, dae­rah tidak boleh menambah kuota data yang telah ada. Sebab, dana yang telah dia­lo­kasikan telah disesuaikan de­ngan jumlah korban gempa penerima.

“Jika ada korban gempa yang masih tercecer dalam pendataan tahap IV dan itu dapat dibuktikan keben­aran­nya, maka tidak menutup ke­mung­kinan PJOK akan kem­bali mengirimkan data itu ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Tapi jika dana di BNPB sudah tak tersedia dan provinsi bisa menalangi dana itu, tak mustahil juga nanti dibantu provinsi. Jadi  hak korban gempa yang tercecer tetap diakomodir,” ucapnya.

Pada pencairan dana gem­pa tahap I, sedikitnya  7.000 KK telah mendapatkan ban­tuan. Tahap II sebanyak 144 ribu KK dan tahap III 23 ribu KK. Total dana yang telah disalurkan dari tahap I sampai III sebanyak Rp 2,4 triliun. Rencana semula, alokasi dana gempa hanya untuk Rp 182 ribu KK.

Kepala PJOK Padang Asnul Zainal Abidin mem­be­narkan Padang belum tuntas me­la­kukan validasi data kor­ban gempa. Alasannya, database gempa tidak lengkap, bahkan ada lurah yang tidak men­ye­rah­kan database. “Baru 50 persen validasi data ter­hadap korban gempa yang bisa kami lakukan,” tuturnya. (ayu)

[ Red/Administrator ]